Israel Sahkan Aturan Pemisahan Yahudi dan Arab

Parlemen Israel mengesahkan RUU (rancangan undang-undang) segregasi dengan kata lain pemisahan kelompok etnis Arab dan Yahudi. Seperti dilansir Reuters, undang-undang tersebut menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang berhak menentukan nasib sendiri di negara itu.

Undang-undang dengan sebutan Jewish NationState itu didukung pemerintah sayap kanan.Undang-undang tersebut lolos dengan dukungan 62 dari 120 anggota parlemen dan dua anggota menyatakan abstain. Sebelum pengesahan, terjadi perdebatan politik selama berbulan-bulan.

“Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Knesset setelah pemungutan suara, kemarin.

Dia mengatakan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel. “Tapi mayoritas punya hak dan mayoritas yang memutuskan.” Kelompok etnis Arab Israel berjumlah 1,8 juta atau 20 persen dari 9 juta penduduk.

Meski memiliki hak yang sama secara hukum, kelompok etnis ini mengeluh karena selalu diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Mereka mengalami diskriminasi yang buruk, seperti dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Undang-undang ini juga melucuti bahasa Arab sebagai bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Akibatnya, timbul “status khusus” yang memungkinkan penggunaan berkelanjutan di lembaga-lembaga Israel.

Undang-undang itu juga bakal memperdalam rasa keterasingan bagi minoritas warga Arab Israel. Anggota parlemen Arab, Ahmed Tibi, mengatakan bahwa pengesahan RUU itu melambangkan “kematian demokrasi”. “Saya mengumumkan dengan syok dan duka atas kematian demokrasi,” ucap dia.

Bagi warga di Ma’alotTarshiha, kota di Israel utara yang berdampingan antara kelompok etnis Yahudi di Ma’alot dan kelompok etnis Arab di Tarshiha, undangundang itu menimbulkan kemarahan bukan hanya di kalangan warga Arab. “Ini undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal.

Ini menanam benih untuk menciptakan negara apartheid,” kata Bassam Bisharah, 71 tahun, seorang dokter. Ayman Odeh, Ketua Gabungan Etnis Arab, mengeluarkan bendera hitam dan melambaikannya selama pidatonya di depan parlemen.

Dia memperingatkan adanya implikasi hukum atas pengesahan rancangan undang-undang tersebut. “Ini hukum yang jahat. Saya harus memberi tahu anak-anak saya, bersama semua anak Arab Palestina, bahwa negara tidak menginginkan kami di sini,” ujar Odeh.

Benny Begin, putra mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin—pendiri Partai Likud, partai pendukung Netanyahu— menyatakan abstain dari pemungutan suara. Dia memperingatkan partai bahwa pengesahan RUU ini akan memutus hak asasi manusia. “Ini bukan keputusan yang saya harapkan dari kepemimpinan Likud,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *